⁠Di Davos, Prabowo Tegaskan Rule of Law Jadi Fondasi Transisi Hijau Indonesia dan Investasi

  • Penulis :

    Khaira J. Putri

  • Editor :

    Umar Idris

INVESTINGONCLIMATE.COM, JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kepastian hukum dan penegakan rule of law yang adil sebagai fondasi utama iklim investasi serta transisi hijau Indonesia. Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam pidato kunci pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Di hadapan para pemimpin negara, pelaku usaha global, dan pimpinan lembaga internasional, Prabowo menekankan bahwa tidak akan ada investasi yang berkelanjutan, termasuk investasi hijau, tanpa stabilitas politik, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta supremasi hukum yang ditegakkan secara konsisten.

“Tidak ada iklim investasi tanpa kepastian rule of law yang berkeadilan. Tidak seorangpun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” kata Prabowo dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/1/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti situasi dunia yang penuh ketidakpastian akibat konflik dan melemahnya kepercayaan global. Ia menegaskan sejarah telah membuktikan perdamaian dan stabilitas sebagai prasyarat mutlak bagi kemakmuran, serta fondasi utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Prabowo kemudian mengutip penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut Indonesia sebagai global bright spot di tengah tekanan ekonomi dunia. Ia menyebut, di saat banyak negara menghadapi pengetatan finansial, ketegangan perdagangan, dan ketidakpastian politik, ekonomi Indonesia tetap tumbuh stabil dengan rata-rata di atas 5 persen selama satu dekade terakhir, inflasi sekitar 2 persen, serta defisit fiskal yang dijaga di bawah 3 persen dari PDB.

Menurut Prabowo, capaian tersebut tidak terlepas dari kredibilitas jangka panjang yang dijaga lintas pemerintahan. Indonesia, kata dia, tidak pernah sekali pun gagal membayar kewajiban utangnya, dan setiap pemerintahan selalu menghormati komitmen pemerintahan sebelumnya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa kepastian hukum juga menjadi kunci dalam memastikan agenda pembangunan, termasuk transisi hijau, berjalan secara berkelanjutan. Tanpa penegakan hukum yang tegas, menurutnya, investasi justru berisiko memperparah kerusakan lingkungan dan ketimpangan.

“Di bawah pemerintahan saya, rule of law harus berlaku di atas kepentingan apa pun. Rule of law harus mengalahkan semua kepentingan sempit,” tegas Prabowo. 

Dalam satu tahun pertama pemerintahannya, Prabowo kemudian memamerkan Indonesia telah menyita sekitar 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal, mencabut izin puluhan korporasi yang melanggar hukum, serta menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Langkah tersebut disebutnya sebagai penegakan hukum kehutanan paling berani dalam sejarah Indonesia.

“Saya tidak menyebut ini sebagai kewirausahaan bebas, saya juga tidak menyebutnya sebagai pasar bebas. Saya secara terbuka menyebutnya greedynomics, ekonomi keserakahan, ekonomi praktik pemangsaan. Mungkin di banyak negara Anda pernah ada masa seperti ini, masa para robber barons,” imbuhnya. 

Ia pun menegaskan tidak akan ada kompromi terhadap pelanggaran hukum, khususnya yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Kepastian hukum, menurut Prabowo, merupakan prasyarat utama bagi masuknya investasi berkualitas, bertanggung jawab, dan mendukung agenda transisi hijau.

Danantara dan Pembiayaan Transisi Hijau

Fondasi stabilitas dan kepastian hukum tersebut, lanjut Prabowo, kini diperkuat melalui pembentukan sovereign wealth fund Danantara Indonesia. Dengan aset kelolaan mencapai US$1 triliun, Danantara diposisikan sebagai instrumen strategis pembiayaan industri masa depan sekaligus penggerak investasi jangka panjang.

“Dengan Danantara, Indonesia sekarang mampu menjadi mitra Anda. Kami akan berinvestasi bersama dan tumbuh bersama Anda,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan Danantara dirancang untuk membiayai dan membiayai bersama sektor-sektor strategis, termasuk hilirisasi sumber daya alam, energi bersih, dan industri rendah karbon. Indonesia, menurutnya, tidak ingin sekadar menjadi pemasok bahan mentah dalam rantai pasok global transisi energi, melainkan menciptakan nilai tambah di dalam negeri melalui industrialisasi yang berkelanjutan.

Prabowo pun menegaskan Danantara dibangun dengan pengawasan ketat dan tanggung jawab institusional yang kuat. Pemerintah dalam hal ini berencana merampingkan pengelolaan 1.044 BUMN menjadi sekitar 300 entitas guna meningkatkan efisiensi dan standar tata kelola internasional, serta membuka ruang bagi profesional global untuk memastikan investasi, termasuk investasi hijau, dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Danantara dibentuk untuk membiayai dan membiayai bersama industri-industri masa depan. Kami bertekad mengindustrialisasi negara kami secara signifikan. Industri-industri masa depan harus dijalankan dengan baik dan bijaksana. Karena itu kami membangun Danantara dengan pengawasan yang kuat dan tanggung jawab kelembagaan, serta berupaya mencari para eksekutif terbaik untuk memimpin Danantara,” pungkasnya. 

Foto: BPMI Setpres/Mukhlis Jr.

ad
ad
Newsletter
Tags